Perpustakaan Universitas Yudharta turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik (SPP) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan pada Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting mulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.
Kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana setiap instansi penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, serta kondisi lingkungan .
Selain membahas Standar Pelayanan Publik 2026 (SPP 2026), kegiatan ini juga dirangkaikan dengan FGD Penyusunan Publikasi Kabupaten Pasuruan Dalam Angka (DDA) 2026 . Universitas Yudharta tercatat sebagai salah satu instansi peserta dalam kegiatan FGD SPP dan FGD DDA tersebut .
Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Statistik, serta sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya, peserta mengikuti pemaparan materi Standar Pelayanan Publik dan sosialisasi HaloPST, diskusi interaktif, serta penandatanganan Berita Acara Standar Pelayanan Publik 2026 . Pada sesi berikutnya, peserta FGD DDA mengikuti konfirmasi data untuk penyusunan publikasi Kabupaten Pasuruan Dalam Angka (DDA) 2026 dan penyampaian surat pernyataan data .
Partisipasi Perpustakaan Universitas Yudharta dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data serta penguatan sinergi antarinstansi di Kabupaten Pasuruan. Melalui forum diskusi ini, diharapkan terbangun standar pelayanan yang semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung ketersediaan data statistik yang akurat dan terpercaya untuk pembangunan daerah.
Keikutsertaan ini juga menjadi langkah strategis Perpustakaan Universitas Yudharta dalam memperluas jejaring kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan informasi akademik yang selaras dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah.
Posting Komentar